Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pungli dan suap disebabkan karena berbelitnya perijinan saat mengurus ijin usaha dan lainnya baik oleh masyarakat hingga pengusaha.
“Saya pesan, jangan sampai ada hambatan dalam perijinan, dampaknya proses peroduksi akan terhambat. Saya kira tinggal sampaikan saja daerah mana? Untuk kota Bandung mungkin harus dibedah , benarkah laporan ini,” kata Aher di Hotel Asrilia, Jumat (8/12) seperti dirilis jabarprov.go.id.
Menurut Gubernur Jabar, masalah ini perlu didalami lebih lanjut hasil survey tersebut, jangan sampai memberikan dampak negatif pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan, retribusi diperbolehkan sepanjang sesuai aturan.
Untuk diketahui dalam survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 yang dirilis Rabu 22 November 2017 lalu di Jakarta, TII menyebut persepsi suap di Kota Bandung mencapai 10,8 persen dari total biaya produksi. Makassar diketahui sebagai kota dengan persepsi suap terendah, yakni 1,8 persen dari total biaya produksi.
Ada 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh TII. Bandung dipilih sebagai representasi Jawa Barat. Ke-12 kota tersebut adalah Bandung, Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Suarabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Survei yang dikerjakan sepanjang Juli hingga Agustus 2017 tersebut melibatkan 1.200 pelaku usaha sebagai responden.
Untuk IPK, Jakarta Utara ditetapkan sebagai kota paling bersih dengan IPK tertinggi, yakni 73,9, sementara Medan menjadi kota paling korup dengan IPK 37,4. Rata-rata IPK ke-12 kota adalah 60,8. (jabarprov.goid).
Posting Komentar untuk "Hasil Survey Bandung Kota Suap Harus Dibedah, Aher; Benarkah Laporan itu..?"