”Filosofi semua kepala daerah di seluruh Indonesia sama, uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik. Jika tidak kembali berarti ada persoalan dan ini menjadi tantangan terbesar bagi kita semua. Itu esensinya,” kata Bima saat menjadi salah satu pembicara di Radar Bogor, Kota Bogor, Selasa (5/12/2017).
Menurut Bima, dalam literatur ilmu sosial ada 3 faktor yang mempengaruhi diantaranya aktor, struktur dan kultur. Ketiga faktor tersebut hanya bisa dibangun dalam hitungan tahun melalui teknologi.
“Teknologi untuk efisiensi, untuk transparansi dan untuk partisipasi. Setiap kepala daerah tidak mungkin setiap waktu blusukan atau mengandalkan emosi. Dengan teknologi aktor akan dibentuk, struktur akan terwujud dan kultur akan terbangun,” terang Bima.
Pada kesempatan itu, Bima membeberkan penerapan teknologi. Menurutnya, jika berbicara reformasi birokrasi dan membangun spirit anti korupsi, yang pertama dibenahi adalah perizinan.
“Perizinan adalah ruang terbesar untuk korupsi karena disitu ada ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya dan ketidakpastian prosedur. Dengan teknologi yang dilengkapi tracking service ditutup semua ruang intervensi manusia untuk melakukan korupsi dan manipulasi,” tegas Bima.
Untuk memastikan penerimaan pajak daerah, Bima kembali menegaskan penggunaan teknologi sebagai solusi yakni dalam bentuk tapping box untuk menghindari kebocoran pendapatan daerah. Saat ini jumlah tapping box mencapai 200 dan dipasang secara acak.
“Korupsi bisa dimulai dari perencanaan. Perencanaan yang buruk sudah pasti mengakibatkan kegagalan, pertanggungjawabannya akan hancur-hancuran. Untuk itu diperlukan pembenahan melalui LAKIP dan SAKIP, disitu bisa dilihat visi misi, RPJMD dan rencana kegiatan SKPD, outcome dan output nya, semua harus sinergi,” terangnya.
Ia menjelaskan, pihaknya hampir merampungkan untuk membangun sistem baru yang disebut Sistem Informasi Manajemen Perencanaan,. Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL). Mulai dari Musrembang dipadukan kegiatan dinas dikunci tanpa ada intervensi politik dan bisa dimonitor secara keseluruhan.
“Demikian juga untuk sistem parkir, kita coba terapkan Jukir Limitlees Revolution yang akan dimulai Desember atau Januari diruas jalan pengadilan,” ujar Bima.
Diakhir paparannya Bima menjelaskan penerapan teknologi untuk partisipasi, warga diajak untuk mengawasi, demikian juga media atau LSM serta pihak lainnya. Dalam hal ini, Pemkot Bogor membuka seluas-luasnya ruang untuk kritik dan masukan agar menyalurkan aspirasi seperti, call center atau sistem online.
“Saat ini kita sangat serius menerapkan sistem clue yang akan diuji coba sekitar Desember atau Januari. Jika ada aduan dari warga dan tidak direspon warga akan berwarna merah, yang hebat dari Clue adalah mengaitkan respon warga dengan kinerja dan karier PNS. Namun semua penerapan teknologi ujung-ujungnya seorang pemimpin itu harus satu antara kata dan perbuatan serta keteladanan dari pemimpinnya,” tegasnya. (humas pemkot bogor}.
Posting Komentar untuk "Walikota Bogor: Perizinan Ruang Terbesar Korupsi"