foto jabarprov.goid |
Tantangan proses demokrasi semakin dinamis termasuk di dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Barat.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menyebutkan tantangan tersebut bisa
datang dari mana saja sehingga mampu mengganggu jalannya proses
pelaksanaan pilkada serentak.
"Bawaslu berkomitmen dengan mengajak semua
pihak untuk terlibat mengamankan proses pelaksanaan pilkada Jabar,"
kata Harminus kepada wartawan di Trans Studio Bandung, Rabu malam
(14/2/2018).
Dia menyebutkan diantara hambatan
persoalan yang akan mengganggu proses pilkada yaitu politik uang dan
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, politik uang
akan menyebabkan tindakan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
(pemda).
Sejauh ini, kata Harminus masyarakat masih
menilai politik uang hanya sebatas membagi-bagikan uang. Padahal
pasangan calon (Paslon) atau tim sukses paslon pun jika membagi-bagikan
sembako termasuk kategori politik uang. Termasuk pembangunan sarana
fasilitas umum yang dilakukan oleh para paslon.
"Politik uang ini bisa saja dilakukan
seperti praktik bagi-bagi uang maupun barang seperti sembako kepada
calon pemilih termasuk pembangunan fasilitas umum," ungkap Harminus.
Dalam menghadapi tantangan tersebut,
Bawaslu Jabar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan
pemilu bersih yang bebas dari politik uang dan SARA.
"Kita hendak menyampaikan pesan kepada
semua pihak bahwa seluruh elemen masyarakat bersungguh-sungguh
mewujudkan demokrasi tanpa politik uang dan politisasi SARA,"
pungkasnya. (jabarprov.go.id).
Posting Komentar untuk "Bawaslu Jabar Sebut Tantangan Demokrasi Semakin Dinamis"