 |
| siswa madrasah ibtidaiyah (radar bogor). |
Sebelumnya Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kota Bogor, sempat kelimpungan lantaran kurangnya komunikasi antara Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Sebab, untuk pelaksanaan UASBN yang akan dilaksanakan pada 22 April 2019, sekolah MI dikenakan biaya Rp36.600 untuk masing-masing siswa. Berbeda halnya dengan Sekolah Dasar (SD) yang digratiskan.
Namun, karena mediasi yang dilakukan antara KKMI bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Pelaksana Harian (Plh) Walikota Bogor dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di Ruang Rapat Paseban Punta, sekolah MI akhirnya dibebaskan dari biaya.
Ketua KKMI Kota Bogor Dede Syamsul Anwar mengatakan, setelah pertemuan tersebut diketahui bahwa biaya yang dibebankan kepada sekolah MI sebesar Rp36.600. Karena Disdik Kota Bogor tidak menganggarkan pada APBD Kota Bogor.
Hal itu dilatarbelakangi Disdik yang mengira Kemenag Kota Bogor sudah menganggarkannya. Sehingga, dikhawatirkan akan terjadi double anggaran. “Ternyata keduanya tidak menganggarkan, sementara penggandaan naskah dan sebagainya harus dibiayai,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Dede menyimpulkan, ada miss komunikasi yang terjadi antara Kemenag dengan Disdik Kota Bogor. Dia berharap hal serupa tak lagi terulang. Sebab, pada pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya memang digratiskan.
Apalagi di tahun ini, dari 60 MI se-Kota Bogor, ada 1.813 siswa yang akan menjalankan USBN. Dengan digratiskannya biaya, Dede berterimakasih pada Disdik Kota Bogor yang siap menganggarkan untuk kebutuhan USBN tanpa membedakan antara MI dan SD.
“Ini baru sekali terjadi, kami tidak ingin ada perbedaan antara MI dan SD karena memang program pemerintah wajib belajar sembilan tahun itu gratis, saya terimakasih sekali kepada Disdik,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Kota Ahmad Aswandi mengungkapkan, perlu dibangun komunikasi intensif antara Kemenag Kota Bogor dengan Disdik Kota Bogor.
Sebab kejadian seperti ini tak perlu lagi terulang. Pria yang akrab disapa Kiwong ini menegaskan bahwa yang perlu dikedepankan adalah kepentingan bersama. Apalagi terkait pendidikan anak-anak di Kota Bogor. “Jangan mengedepankan ego antar lembaga,” pungkas dia.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (Plh) Walikota Bogor Ade Sarip Hidayat mengungkapkan, sebetulnya dua tahun Kota Bogor telah menyiapkan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Tidak hanya untuk siswa SD, termasuk MI. Namun, dua tahun itu tidak termanfaatkan karena MI mendapat anggaran dari Kemenag Provinsi Jawa Barat. “Sehingga, dengan terpaksa anggaran yang menjadi SiLPA,” ungkapnya.
Ade meminta Kepala Disdik Kota Bogor untuk mengusulkan pergeseran anggaran agar bisa mengcover kebutuhan UASBN MI yang akan dilaksanakan. Namun belum dapat dipastikan berapa kebutuhan anggaran tersebut. “Saya minta Kadisdik untuk mengusulkan pergeseran dan saya minta dihitung dulu,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Fakhrudin menuturkan, meski MI yang mengelola Kemenag. Namun, yang bersekolah tetap warga Kota Bogor. Karenanya, APBD akan digelontorkan untuk kebutuhan UASBN MI.
“Jadi kalau UASBN SD dibiayai oleh Pemkot Bogor maka MI juga sama, terlebih soal UASBN SD dan UASBN MI sama jadi cukup Disdik yang menyediakan soal,” katanya.
Fahmi, sapaan akrabnya, mengaku akan melakukan pergeseran anggaran kegiatan Disdik dalam pengadaan soal itu. Namun belum diketahui kegiatan mana yang akan digeser. “Untuk pergeserannya dilakukan oleh bidang SD dan saya belum dapat laporan, mungkin Senin (15/4) baru ada laporannya,” terang dia. (radarbogor/gal/d).
Posting Komentar untuk "UASBN Madrasah Ibtidaiyah di Kota Bogor Gratis"