Tunggu Kepastian Haji 2021, Komnas Haji: Menag Harus Siapkan Beberapa Skenario

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan, sampai saat ini pemerintah arab Saudi belum memutuskan secara resmi apakah tahun 2021 ini akan tetap diselenggarakan secara normal, terbatas, atau batal sama sekali mengingat pandemi Covid-19 belum juga kunjung reda. 

 

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj (Dok TVhaji).

"Meski demikian mengingat haji adalah menyangkut hajat hidup orang banyak dan Indonesia memiliki kuota terbesar, maka Kementeruian Agama harus menyiapkan beberapa skenario untuk merespon situasi," kata Mustolih dalam keterangannya kepada TVhaji.net, menanggapi dibentuknya panja haji 2021 oleh Kemenag RI. 

Mustolih yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengungkapkan, sebagaimana tahun 2020 silam, Menteri Agama terpaksa harus mengambil keputusan di akhir-akhir menjelang musim haji diselenggarakan dengan menyatakan penundaan haji 2020.   

 

"Padahal publik menanti kepastian sudah jauh-jauh hari terutama pada Ramadhan dan awal bulan Syawal. Keputusan itu pun mendapat protes cukup keras dari Komisi VIII di DPR RI ketika itu, karena dianggap tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu, Menag jalan sendiri," tegasnya lagi. 

Baca Juga: Kemenag dan DPR Sepakat Bentuk Panja Haji 2021

Menurutnya, dengan waktu yang relatif  panjang, Menteri Agama sekarang harus menyusun beberapa skenario penyelenggaraan haji, termasuk tentu saja menyusun acuan biayanya (cost) yang akan dikeluarkan. Sebab penyelenggaraan ibadah haji tidak mungkin bisa dilepaskan dari persoalan keuangan. 

Untuk itu Mustolih memberikan sekenario yang bisa disiapkan. Pertama, katanya, skema haji berjalan seperti biasa dengan kuota normal, asumsinya pandemi mereda. Hal ini akan lebih mudah bisa mengikuti acuan tahun-tahun sebelumnya.   

 

Kedua, haji diselenggrakan secara terbatas dengan kuota terbatas dengan asumsi pandemi sudah cukup terkendali. "Dari aspek ini penguatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan harus ketat baik di tanah air, di tanah suci sampai kembali lagi ke kampung halaman. Dan anggaran sektor kesehatan dan petugas medis harus menjadi perhatian khusus," tuturnya. 

 
Ketiga, haji di tunda seperti tahun sebelumnya. "Jika ini yang terjadi maka Kemenag harus  mampu menjelaskan dan menerangkan kepada publik dengan bahasa yang sederhana sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ," katanya.  

 
Skenario tersebut, menurut Mustolih, akan memudahkan Kemenag dengan DPR dalam menyiapkan berbagai rencana. Bukan saja aspek keuangan, tetapi rekrutmen petugas, penginapan, catering, pesawat, transportasi darat dan sebagainya.  

 

"Penyelenggara haji swasta (PIHK) juga bisa mengikuti skenario tersebut. Semua bertujuan agar jemaah haji sehat, aman dan nyaman beribadah," tuturnya mengingatkan. (azka|mnm).

 

Berbagi :