Agar PPKM Efektif, Presiden Jokowi Minta Satgas Covid Desa Aktif

Untuk menekan lajunya penyebaran covid-19, misalnya dengan melibatkan RT/RW hingga satuan tugas (satgas) covid-19 tingkat desa. Pendekatan ini dilakukan karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai kurang efektif.

presiden jokowi memimpin rapat terbatas yang digelar di istana kepresidenan bogor, jawa barat, pada jumat (29/01/2021). (foto: biro pers setpres/rusman)

"Arahan Bapak Presiden pendekatannya adalah berbasis mikro atau di tingkat lokal. Mulai dari, tingka desa, kampung, RT dan RW, dan melibatkan dari satgas pusat sampai satgas terkecil," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/2/2021).

Untuk itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satpol PP, hingga TNI-Polri untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta penegakan hukum. Nantinya, mereka juga akan dilibatkan dalam tracing (pelacakan) pasien Covid-19.

Politikus Golkar ini juga memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan tetap diperhatikan secara mikro. Pemerintah akan memfokuskan ke 98 daerah yang saat ini menerapkan kebijakan PPKM.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kebijakan PPKM yang diterapkan di Jawa-Bali 11-25 Januari lalu tak berjalan efektif. Alih-alih menurun, kasus positif Covid-19 justru melonjak naik di sejumlah provinsi.

"PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, indeks mobility-nya ada. Sehingga, di beberapa provinsi, covid-nya masih naik," kata Jokowi seperti yang ditanyangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Dia menekankan bahwa PPKM sengaja diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga penyebaran virus corona dapat terkendali. Namun, Jokowi melihat penerapan PPKM di lapangan justru tak tegas. (lip6|alfa).