Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) kini tengah disusun Ditjen Pendis (Pendidikan Islam) Kemenag. Peta jalan ini disusun sebagai tindak lanjut dari salah satu program utama Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan kemandirian pesantren di Indonesia.
 |
| M Ali Ramadhani (tengah). Foto Kemenag |
Menurut pria yang akrab dipanggil Dhani ini, uji publik dilakukan untuk menggali masukan, saran, dan kritikan dari berbagai pemangku kepentingan.
"Kami juga hadirkan perwakilan pesantren yang sudah memiliki ekonomi mapan, seperti Ponpes Sidogiri dan Ponpes Al Ittifaq Ciwedey, Bandung agar bisa ikut membahas draf peta jalan yang telah disusun," ujar Ali Ramdhani.
"Uji publik juga menghadirkan pembahas dari Bank Indonesia (BI), Kemenko Perekonomian, dan media. Kehadiran perwakilan dari kementerian dan lembaga ini diharapkan memberikan pemahaman yang makin luas begitu pentingnya kemandirian pesantren," sambungnya.
Ketua Pokja PJKP Hasanuddin Ali menambahkan, penyusunan draf PJKP melibatkan 30 anggota yang merupakan representasi dari stakeholder/elemen perwakilan kementerian/lembaga.
Tim penyusun dipimpin oleh Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid. Draf final PJKP ini rencananya akan diserahkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Menurutnya, saat ini di Indonesia terdapat tidak kurang dari 30.549 pesantren dengan jumlah santri mencapai 4,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil pesantren yang memiliki keunggulan ekonomi.
Hasanuddin optimistis jika potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Pesantren yang umumnya berada di pelosok perdesaan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi pondasi ekonomi warga.
“Hal ini tak berlebihan. Sebab umumnya warga pesantren juga warga desa atau kampung,” ujar Hasanuddin.
Hadir dalam proses uji publik ini, para Staf Khusus Menag, Direktur
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur, serta tim
penyusun PJKP. (rls|alfa)
Posting Komentar untuk "Ditjen Pendis Kemenag Susun Peta Jalan Kemandirian Pesantren"