Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menyerahkan doorprize motor kepada wartawan parlemen. |
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan satu unit sepeda motor kuning Yamaha Mio kepada Irandi Kasmara, wartawan Rakyat Merdeka, sebagai hadiah doorprize Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang diselenggarakan di Bandung beberapa waktu lalu.
Bamsoet, begitu ia akrab disapa, juga mengajak para wartawan untuk menyambut Pemilu 2024 yang sudah dihadapan mata dengan penuh suka cita. Mengingat Pers punya peran penting sebagai Pilar keempat demokrasi.
Menurutnya, dalam
menghadapi Pemilu, selain mengabarkan tentang fakta dan memberikan
edukasi kepada masyarakat, Pers juga memiliki 'tugas tambahan' untuk
merajut ikatan kebangsaan ketika Pemilu usai dilaksanakan. Karena
berdasarkan pengalaman,
"Pemilu hampir selalu menyisakan residu.
Kontestasi poltik yang tidak sehat akan memicu polarisasi rakyat pada
kutub yang berseberangan yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat
berujung pada konflik sosial," ujar Bamsoet usai menyerahkan sepeda
motor kuning disela Diskusi Empat Pilar 'PPHN Tanpa Amandemen', di Media
Center MPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Ketua
DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dalam konteks kehidupan demokrasi, salah satu
tolok ukur yang dapat dijadikan rujukan untuk menakar implementasi dan
kualitas demokrasi di Indonesia, adalah dengan mengacu pada nilai indeks
demokrasi.
Secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai indeks
demokrasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak
politik, dan lembaga demokrasi.
"Menurut
data BPS, indeks demokrasi Indonesia selama kurun waktu antara tahun
2009 hingga 2020 telah mengalami penurunan 4 kali pada periode tahun
2010, tahun 2012, tahun 2015, dan tahun 2016. Sedangkan indeks demokrasi
pada tahun 2020 berada di angka angka 74,92 atau meningkat dari tahun
2019 sebesar 72,39," jelas Bamsoet dalam keterangan tertulisnya kemarin.
Bamsoet yang Wakil
Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan
dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, secara global, salah satu
rujukan yang telah mendapatkan pengakuan global adalah indeks demokrasi
yang disusun oleh The Economist Intelligence Unit, suatu divisi
penelitian dari Economist Group yang berbasis di Inggris.
Lembaga ini , katanya,
mengukur kualitas implementasi demokrasi dari lima instrumen, yaitu
proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik,
budaya politik dan kebebasan sipil.
Merujuk
pada laporan The Economist Intelligence Unit yang dipublikasikan pada
awal bulan Februari 2022, indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2021
menempati urutan ke 52 dari 167 negara, dengan nilai 6,71 pada skala 0
sampai 10.
Di satu sisi, lanjutnya, bangsa Indonesia patut berbangga bahwa capaian
indeks demokrasi pada tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2020, di mana indeks demokrasi berada di peringkat 64
dunia dengan nilai indeks sebesar 6,30 yang merupakan skor terendah
sejak tahun 2006.
"Di
sisi lain, peningkatan indeks tersebut masih belum mampu mengeluarkan
posisi kita dari kategori demokrasi tidak sempurna, atau demokrasi
“cacat” (flawed democracy). The Economist Intelligence Unit
mendefinisikan “demokrasi cacat” dengan karakteristik di mana demokrasi
prosedural seperti Pemilu dilaksanakan secara adil dan bebas, kebebasan
sipil dasar dihormati, tetapi masih memiliki persoalan, misalnya terkait
kebebasan media, pembangunan budaya politik, tingkat partisipasi
politik, atau fungsi pemerintahan," pungkas Bamsoet. (rls|ulul|alfa)
alhamdulillah semoga bermanfaat ,sselamat yang dapat doorprize ....
BalasHapus