Kapolda Jabar Siapkan Pengamanan Pilkada 21.500 Personil

Untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Jawa Barat dari mulai tahapan pemungutan dan penghitungan suara Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akan mengerahkan 21.500 personel.

“Diharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan dapat berjalan optimal untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang aman, damai dan kondusif khususnya di Kota dan Kabupaten Bogor,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat menjadi komandan Apel Kesiapan Pilkada Damai 2018, di Bogor, Sabtu (3/2/2018).

Kapolda Jawa Barat juga menyampaikan terima kasih kepada Kodam Siliwangi atas bantuan personel sebanyak 27 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sebanyak 2.700 personil dalam memberikan bantuan pendukung pengamanan Pilkada serentak 2018 di Jawa Barat.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergoda money politic (politik uang), jangan terprovokasi isu SARA dan ujaran kebencian. Pilihan boleh berbeda tetapi persatuan dan kesatuan harus terus dijaga.

Untuk mencegah hal tersebut, Polda Jawa Barat telah membentuk Satgas Nusantara yang tugasnya meliputi, menangani Cyber Crime, Anti Money Politic dan Anti Black Campaign (kampanye hitam).

Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyebutkan, di wilayah hukumnya akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan pemilihan kepala daerah di 15 Kota dan kabupaten, diantaranya, Kota Bogor.

Tahapan Pilkada jabar sendiri telah dimulai sejak 27 September 2017, saat ini tahapannya telah memasuki penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan terhadap syarat dukungan para calon.

“Sehingga tinggal 144 hari lagi menuju pencoblosan, tepatnya pada 27 Juni 2018. Untuk tahapan kampanye dimulai pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018, artinya tinggal 13 hari lagi bagi para calon kepala daerah untuk diperkenalkan dan menyampaikan visi misi mereka,” tutur Irjen Pol. Agung

Bagi para calon kepala daerah maupun pendukungnya, Kapolda Jabar berpesan untuk tidak mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, menghina dan mengadu orang maupun partai politik serta merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye, menyinggung isu sara dan larangan lainnya sesuai regulasi yang berlaku agar tidak terjadi kelancaran pilkada serentak serta dapat menimbulkan gesekan antar pendukung calon kepala daerah hingga konflik sosial berkepanjangan.

Untuk mencegah dan meminimalisir hal tersebut, Polri bersama TNI berkomitmen menjaga keamanan dan netralitas serta akan mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan untuk menjaga kondusifitas. Beberapa langkah diantaranya mengusulkan kepada KPU untuk melakukan pembatalan atau penundaan, bersama panwaslu atau bawaslu melakukan penertiban dan membubarkan kampanye tidak terdaftar, mengubah rute perjalanan jika terjadi gangguan kamtibselsarlantas.

Selain itu telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tri Patra yang terdiri dari Sabhara, TNI dan Brimob guna melakukan pengamanan dan penanganan kondisi selama Pilkada sehingga tercipta stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif.

Untuk KPU dan Bawaslu Kapolda Jawa Barat berpesan untuk menjaga netralitas dan transparansi sehingga terwujud penyelenggaraan pilkada yang aman dan sukses. (humas kotabogor).

Berbagi :