Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa kembali memimpin rapat
terpadu penanganan dampak sosial pembangunan jalur ganda (double track)
kereta Bogor-Sukabumi.
Rapat yang digelar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 6
Juni 2018 tersebut dihadiri berbagai unsur Pemprov hingga perangkat
daerah Kabupaten Bogor dan Sukabumi.
Hadir pula jajaran Balai
Pengembangan Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Iwa menuturkan rapat ini adalah lanjutan dari pembentukan tim terpadu
yang terbagi dalam dua gugus tugas. Tim pertama khusus soal bidang
pendataan verifikasi dan validasi tanah-tanah PT KAI yang dikuasai warga
dan aset milik PT KAI.
“Tim kedua terkait pengamanan dan penegakan
hukum,” katanya usai rapat seperti diwartakan pikiran-rakyat.com.
Rapat kali ini memutuskan agar bidang pertama segera melakukan
pendataan dan verifikasi serta validasi tanah KAI yang saat ini
dikuasai masyarakat. Bidang ini juga diperintahkan untuk mendata
masyarakat dan memvalidasinya terutama yang menguasai lahan.
“Dokumen-dokumen disiapkan oleh PT KAI,” tuturnya.
Dari hasil kerja ini, maka nantinya akan ada tim penilai yang
menentukan berapa uang kerohiman atau santunan yang layak diberikan pada
masyarakat yang saat ini menduduki lahan-lahan milik PT KAI. Proses
ini, menurut dia, penting dilalui mengingat proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi masuk dalam proyek prioritas Pemerintah Pusat.
“Saya minta ke rekan-rekan juga masyarakat terkait proyek ini. Jangan
ada spekulan, jangan ada provokator yang memanas-manasi warga soal
ini,” tutur Iwa.
Pembentukan ini datang dari dokumen penanganan dampak sosial
masyarakat dalam rangka penyediaan tanah oleh balai teknik kereta api
wilayah Barat. Dari dokumen yang ada, lahan yang akan dilalui proyek ini
kini banyak ditinggali oleh warga khususnya di jalur rel lama milik KAI.
“Karena itu butuh payung hukum dan penyelesaian yang berdampak dengan penggunaan APBN,” tuturnya.
Satuan kerja khusus
Menurut dia, guna mempercepat proyek, satker khusus ini dibentuk
menyerupai satgas yang dulu menangani dampak pembangunan Waduk Jatigede,
Sumedang. Struktur organisasi ini, tutur Iwa, didasari Perpres nomer 56
tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka
penanganan tanah untuk PSN.
“Ketuanya Sekda, ada ketua harian, kantor dinas kabupaten/kota hingga Kejaksaan Tinggi,” ujarnya.
Pihaknya berharap adanya satuan kerja ini bisa mempercepat target pembangunan jalur ganda
yang sudah diminta oleh Presiden Jokowi tuntas sebagian pada 2018 ini.
Presiden menurut Iwa menargetkan 7 kilometer pertama jalur ganda
Bogor-Sukabumi akhir tahun ini fisiknya selesai.
“Ini yang diminta dari kami, mudah-mudahan bisa sesuai jadwal karena ke depan ini akan tersambung hingga ke Yogya,” ujarnya. (pr|alfa).
Posting Komentar untuk "Lahan Jalur Rel Ganda Bogor-Sukabumi Mulai Didata"